 |
| Seorang guru memberikan pelajaran kepada siswanya dikelas |
Hasil evaluasi kurikulum nasional Australia dirilis Sabtu
(11/1/2014) kemarin oleh Menteri Pendidikan Australia Christopher Pyne.
Evaluasi ini dilakukan menyusul keprihatinan sejumlah kalangan yang menilai
kurikulum pendidikan di Australia terlalu condong ke kiri alias sekuler dan
membuat banyak siswa gagal.
Salah satu anggota tim evaluasi yang juga mantan guru dan mantan
anggota Partai Liberal, Kevin Donnelly mendesak agar kurikulum agama di
sekolah-sekolah di Australia diperkuat.
Menurut Donnelly kurikulum Australia saat ini terlalu sekuler dan
seharusnya warisan Yudeo-Kristen harus tercermin secara lebih baik tercermin di
dalam kurikulum.
Donnelly juga menilai porsi pengajaran agama sangat kecil di
dalam kurikulim pendidikan Australia yang sekuler ini karenanya agama perlu
diajarkan dengan cara yang lebih efektif.
"Saya tidak bermaksud kita harus mengkhotbahi setiap orang,
tapi menurut pendapat saya agama-agama besar di dunia apakah itu Islam, Hindu,
Kristen, Budha mereka harus diajarkan selama masa wajib belajar,”
katanya.
Donnelly juga menilai kalau kualitas pendidikan di Australia
saat ini lebih condong ke kebudayaan ‘kiri’.
"Kurikulum yang kebanyakan dianut negara-negara di Eropa –
seperti Inggris, Amerika, Selandia Baru, Australia selama lebih dari 20
tahun atau lebih – mengadopsi kurikulum yang saya sebut propresif, zaman
baru atau biasa disebut kebudayaan ‘kiri’,” kritiknya.
"Karenanya kita perlu menekankan fakta kalau kita ini negara
barat, liberal dan demokratis,” tegasnya.
Agama harus diajarkan di rumah
Namun wacana Donnelly agar pendidikan agama di sekolah
diperkuat ini ditolak oleh kalangan Orang tua dan warga. Mereka menilai
agama itu merupakan pendidikan yang harus diajarkan di rumah bukan di
sekolah-sekolah publik.
Rachel Snowdon dari Federasi Orang Tua Murid dan Warga dari New
South Wales mengatakan sekolah publik di Australia harus menjadi institusi yang
sekuler.
" Di dalam masyarakat yang hanya kurang dari 30 persen
penduduknya yang memiliki agama yang jelas, maka akan menjadi hal yang sedikit
tidak jujur jika kita memaksa anak-anak mempelajari ilmu-ilmu agama di
sekolah,” katanya.
"Pendidikan agama harus menjadi keputusan keluarga, bukan di
sekolah,” tegasnya.
Pendapat serupa juga diungkapkan Asosiasi serupa di Queensland.
Mereka menilai keputusan seberapa besar porsi agama diajarkan di sekolah itu
tidak seharusnya ditentukan di tingkat nasional.
“Kami menolak gagasan pengajaran agama melalui pelajaran agama
atau pendidikan agama di sekolah. Kami menilai keputusan itu harus berada di
tangan sekolah lokal, masyarakat setempat dan kemudian juga meletakkannya di
tangan individu untuk memutuskan apakah anak-anak mereka mengambil bagian dalam
pelajaran tersebut atau tidak, " kata kepala eksekutif asosiasi, Peter
Levett.
Presiden Masyarakat Rasionalis Australia, Meredith Doig mengatakan
kurikulum yang memerintahkan pengajaran bentuk-bentuk tertentu dari agama itu
merupakan indoktrinasi.
"Kebanyakan orang menginginkan pengajaran agama yang
umum-umum saja di sekolah. Kita tidak mengingikan indoktrinasi yang
terang-terangan kepada anak-anak muda di sekolah terhadap satu agama
tertentu, dan itu yang terjadi di sejumlah sekolah di Victoria dan umum terjadi
dikawasan lain juga.”
Sementara kalangan pendidik dari sekolah-sekolah Kristen
mengatakan sistem pendidikan yang ada saat ini sudah mengandung muatan
agama yang cukup.
Seperti diungkapkan Mark Rix dari Kantor Pendidikan Katolik,
lembaga yang mewakili sekolah-sekolah Katolik di NSW.
"Kita tidak keberatan untuk meninjau ulang bagaimana berbagai
agama dan perspektif agama diajarkan secara lebih khusus diluar ilmu pelajaran
Agama itu sendiri, tapi itu bukan prioritas kami, "katanya.
Revisi kurikulum
Pemerintah Koalisi pimpinan Tony Abbott telah berjanji akan
mengevaluasi kurikulum pendidikan selama masa kampanyenya. Koalisi menilai
kurikulum pendidikan nasional saat ini telah dipolitisasi oleh Partai Buruh
sedemikian rupa.
Pyne mengatakan dia mengingikan kurikulum ditinjau ulang, dan akan
juga dilakukan oleh pakar pendidikan dari Universitas Queensland, Profesor Ken
Wiltshire agar seimbang dan adil.
Namun pengumuman ini menuai kritik luas dan sejumlah kalangan
mengingatkan ancaman kembalinya ‘perang antar budaya’ dalam dunia pendidikan
Australia.
Menteri Pendidikan Tasmania, Nick McKim mengabaikan hasil evaluasi
tersebut dengan mengatakan baik Donnelly dan Professor Wiltshire memiliki
catatan mendukung pendidikan agama sebagai kurikulum wajib di sekolah-sekolah.
McKim mengatakan pendidikan adalah ranah tanggung jawab pemerintah
negara bagian dan dia akan menolak langkah apapun dari rencana Pyne yang akan
meninjau ulang kurikulum nasional Australia.
Sementara Pyne mentargetkan revisi kurikulum nasional ini akan
rampung pada 2015 mendatang.
.....oOo.....
Tidak ada komentar:
Posting Komentar